Rangkuman Dialog: 5 Kunci Akselerasi Energi Terbarukan Tanpa Bebani APBN
Para panelis dan menteri sepakat bahwa kepastian regulasi serta iklim investasi swasta menjadi faktor penentu transisi energi bersih nasional.
Maraknya kasus korupsi, termasuk yang menyeret aparat penegak hukum, kembali memicu desakan agar koruptor dijatuhi hukuman paling berat. Namun, penerapan pidana mati masih menimbulkan perdebatan dari sisi efektivitas, dasar hukum, hak asasi manusia, serta kemampuan negara memulihkan kerugian publik. Suara Nusantara akan mempertemukan pandangan pro, kontra, dan penengah untuk menguji: apakah hukuman mati benar-benar menjadi solusi bagi darurat korupsi di Indonesia?
Suara nusantara hadir sebagai wadah suara masyarakat dalam forum dialog nasional yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan tokoh publik membahas isu hangat dari berbagai sudut pandang berbasis fakta, lalu ditutup dengan solusi yang dapat dipahami masyarakat.
Hampir dua tahun setelah Pilpres 2024, polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah diperiksa Mahkamah Konstitusi. Pada putusan yang dibacakan Selasa (6/9) malam, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai peserta Pilpres 2024. Namun dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi menyatakan MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SMA/sederajat. Apa makna putusan MK bagi polemik syarat pendidikan Gibran? Apakah perkara ini berakhir, atau justru membuka perdebatan baru mengenai batas kewenangan konstitusional dan finalitas hasil pemilu? Saksikan Suara Nusantara: “MK, Gibran, dan Batas Konstitusi”, Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB di Nusantara TV.
Para panelis dan menteri sepakat bahwa kepastian regulasi serta iklim investasi swasta menjadi faktor penentu transisi energi bersih nasional.
Suara petani daerah dan respon pemerintah pusat dalam mencari titik temu stabilisasi harga komoditas strategis di pasar tradisional.
Tinjauan mendalam sudut pandang asosiasi pedagang lokal, pakar ekonomi digital, dan regulator dalam mendorong daya saing produk dalam negeri.
Kesiapan vokasi daerah dan transfer teknologi menjadi syarat mutlak keberhasilan industrialisasi berkelanjutan di luar pulau Jawa.